Perkuat Peran Daerah untuk Pembangunan Kesehatan

Pada 2013, sebanyak 83% dari total anggaran Kementerian Kesehatan ditujukan untuk daerah melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal. Hal ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Demikian kutipan dari paparan Menteri kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, mengenai “Pembangunan Kesehatan di Indonesia 2012-2014” saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2013. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Phd; para Pejabat Eselon I dan II Kemkes RI; dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Prof. Mardiasmo, Ak., MBA. Dalam paparannya, Menkes menjelaskan lima hal, antara lain: Capaian Pembangunan Kesehatan; Permasalahan dan Langkah Strategis dalam Upaya Percepatan Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) 2015; Permasalahan dan Langkah Strategis dalam Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional 2014; Reformasi Birokrasi; dan Peran Daerah dalam Pembangunan Kesehatan. Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2013 bertema “Dengan Semangat Reformasi Birokrasi, Percepat Pencapaian MDG dan Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional”. Rakerkesnas 2013 bertujuan untuk menguatkan koordinasi dan sinergisme antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan target Millenium Development Goals (MDGs), serta mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, selaku Ketua Panitia Rakerkesnas 2013, menyatakan pelaksanaan Rakerkesnas dibagi menjadi 3 regional, yaitu: Regional Barat yang dilaksanakan di Jakarta pada 18-20 Maret 2013; Regional Tengah yang akan dilaksanakan di Surabaya pada 1-3 April 2013; serta Regional Timur yang akan dilaksanakan di Makassar pada 15-17 April 2013. Pelaksanaan Rakerkesnas 2013 juga diawali dengan Pra-Rakerkesnas (18/3), sehingga peserta dapat lebih fokus membahas berbagai permasalahan kesehatan di daerah. Direktur Jenderal Bina gizi dan Kesehatan Ibu-Anak, Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, selaku Ketua Steering Committee Rakerkesnas 2013, menyatakan bahwa pelaksanaan Rakerkesnas 2013 menggunakan pendekatan yang agak berbeda dari Rakerkesnas sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, peserta difokuskan untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman keberhasilan di daerah guna mempercepat pencapaian target MDGs di daerah masing-masing. Peserta akan dibagi menjadi 5 komisi yang masing-masing akan membahas topik, yaitu: 1) Percepatan MDG 1,4, dan 5; 2) Percepatan MDG 6,7 dan Penyakit tidak Menular (PTM); 3)Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan, serta pengawasan obat dan makanan; 4) Peningkatan Upaya Promotif, Preventif, Pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi Publik; Kesiapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan RPJMN 2014-2019; dan 5) Kesiapan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melaui Rakerkesnas ini, diharapkan Provinsi sebagai penyelenggara Pemerintahan di Daerah, mampu berperan aktif dan efektif sebagai koordinator penyelenggara pembangunan kesehatan di daerah masing-masing, agar upaya-upaya kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal di daerah. Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan cukup bermakna. Namun, di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan dan masalah kesehatan yang masih harus disikapi dan diatasi melalui kerja keras secara sungguh-sungguh dan bersama-sama antara jajaran kesehatan di tingkat pusat dan daerah.